BIMTEK KEUANGAN PP 12 TAHUN 2019

Mei 27, 2020 0

JADWAL BIMTEK – LEDIKNAS, BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, PP 12 TAHUN 2019 ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam PP 12 TAHUN 2019, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Download Salinan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabiltas Guna Mendukung Kebijakan serta Regulasi Terbaru Pemerintah Pusat maka kami LEDIKNAS mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota mengikuti BIMTEK NASIONAL yang kami selenggarakan dengan tema PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019 

Adapun kegiatan diadakan pada :
Informasi jadwal kegiatan klik http://www.diklatlediknas.com/2019/06/jadwal-bimtek-nasional-lediknas.html

INFORMASI 


  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD

 

                                                                  


BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Mei 27, 2020 0
JADWAL BIMTEK NASIONAL - BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 (download salinan) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam PP tersebut ada sejumlah laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemda yang harus disampaikan setiap tahunnya. Baik kepada pemerintah pusat, DPRD, maupun masyarakat. Yakni laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemda kepada Pemerintah Pusat, dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan Pemda kepada DPRD.

Selanjutnya disebutkan regulasi baru Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan Pemda kepada masyarakat. Serta Evalusi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda. “LPPD, LKPJ, RLPPD, EPPD tersebut disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif.

Bentuk laporan yang disampaikan pun berbeda-beda dan sesuai fungsinya. LPPD misalnya, harus menyapaikan capaian-capaian sektor makro. Seperti indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabiltas guna mendukung Kebijakan serta Regulasi Terbaru Pemerintah Pusat, kami LEDIKNAS menyelenggarakan Kegiatan BIMTEK NASIONAL dengan mengangkat tema LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 13 TAHUN 2019

Adapun kegiatan diadakan pada :
Informasi jadwal kegiatan klik http://www.diklatlediknas.com/2019/06/jadwal-bimtek-nasional-lediknas.html

INFORMASI 


  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD
  

Bimtek Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Mei 27, 2020 0
JADWAL BIMTEK NASIONAL – BIMTEK KLASIFIKASI KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkanBimtek yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta untuk mendukung sistem informasi pemerintahan daerah dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat maka kami LEDIKNAS mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota mengikuti BIMTEK NASIONAL yang kami selenggarakan dengan temaKLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Refrensi tema bimtek kolektif Permendagri No. 90/2019
BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) – PMDN 70/2019
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH – PMDN 86/2017

Adapun kegiatan diadakan pada :
Informasi jadwal kegiatan klik http://www.diklatlediknas.com/2019/06/jadwal-bimtek-nasional-lediknas.html
INFORMASI 

  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD
 
 

Bimtek Keuangan Lingkup Pemerintah Daerah

Mei 27, 2020 0
JADWAL BIMTEK NASIONAL - BIMTEK KEUANGAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
Bimtek Keuangan Lingkup Pemerintah Daerah, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang memiliki peran penting dalam melaksanakan APBD wajib mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini. Diperlukan sumberdaya manusia yang berkapasitas dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah ini.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas guna mendukung regulasi baru Pemerintah Pusat maka kami LEDIKNAS  menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis NasionalPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LINGKUP OPD/ SKPD

Adapun kegiatan diadakan pada :
Informasi jadwal kegiatan klik http://www.diklatlediknas.com/2019/06/jadwal-bimtek-nasional-lediknas.html
INFORMASI 


  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD
 

Bimtek Standar Harga Satuan Regional

Mei 27, 2020 0
JADWAL BIMTEK NASIONAL - BIMTEK STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Bimtek Standar Harga Satuan Regional – Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Atas pertimbangan tersebut pada 20 Februari 2020, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan e. satuan biaya pemeliharaan.

Standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020

Perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
  1. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  2. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  3. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 
Pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
  1. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaa
  2. n anggaran kegiatan; dan
  3. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat maka kami LEDIKNAS  menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Nasional dengan tema : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

Adapun kegiatan diadakan pada :
Informasi jadwal kegiatan klik http://www.diklatlediknas.com/2019/06/jadwal-bimtek-nasional-lediknas.html
INFORMASI 


  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD

 

 

 



BIMTEK STANDAR BIAYA MASUKAN

Mei 26, 2020 0
JADWAL BIMTEK NASIONAL - BIMTEK STANDAR BIAYA MASUKAN



Pemerintah melalui KEMENKEU RI telah menetapkan standar biaya tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Standar ini guna mendukung kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga (RKA-K/L) tahun anggaran 2019.Sesuai PMK tersebut, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2019. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai batas tertinggi maupun estimasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi terbaru Pemerintah Pusat maka kami LEDIKNAS mengajak Bapak/ Ibu/ Saudara(i) Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota maupun Lembaga Pemerintah Daerah lain, mengikuti BIMTEK NASIONAL yang kami selenggarakan dengan tema : IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN UNTUK TA. 2019 DAN STANDAR BIAYA KELUARAN TA. 2019

Adapun kegiatan diadakan pada :
Informasi jadwal kegiatan klik
http://www.diklatlediknas.com/2019/06/jadwal-bimtek-nasional-lediknas.html

INFORMASI 

  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD
 

Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Mei 26, 2020 0
JADWAL BIMTEK NASIONAL - BIMTEK PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
Keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat, LEDIKNAS  menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek Nasional)  dengan mengangkat tema PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU;

Adapun kegiatan diadakan pada :
Informasi jadwal kegiatan klik http://www.diklatlediknas.com/2019/06/jadwal-bimtek-nasional-lediknas.html

INFORMASI 
  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD
 
 

Bimtek Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD/SKPD

Mei 26, 2020 0
JADWAL BIMTEK NASIONAL - BIMTEK VERIFIKASI DAN REKONSILASI LAPAORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDEHARA OPD/SKPD

 BIMTEK VERIFIKASI DAN REKONSILIASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD

Pengertian rekonsiliasi adalah proses penyesuaian data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sementara Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Rekonsiliasi dan verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara dibuat sebagai wujud dari pertanggung jawaban bendahara atas uang yang dikelolanya, atas dasar hukum sesuai Peraturan perundang-undangan.
LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi untuk laporan pertanggungjawaban bendahara yang dibuat benar dan akurat. Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki LPJ.
Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat, LEDIKNAS menyelenggarakan kegiatan BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK NASIONAL) dengan mengangkat tema VERIFIKASI DAN REKONSILIASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
Adapun kegiatan diadakan pada :
Informasi jadwal kegiatan klik http://www.diklatlediknas.com/2019/06/jadwal-bimtek-nasional-lediknas.html

INFORMASI 
  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD

Bimtek Keuangan - Info Jadwal dan Materi Keuangan Daerah

April 27, 2020 0
Info Jadwal Bimtek Nasional - Bimtek Keuangan - Info Jadwal dan Materi Keuangan Daerah
LEMBAGA LEDIKNAS menyelenggarakan Bimtek Nasional (Bimbingan Teknis), Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintahan Daerah OPD, DPRD, BUMD serta Swasta. Berikut kami informasikan tentang Bimtek Keuangan Daerah atau Materi Diklat Pengelolaan Keuangan serta Biaya Kegiatan

Daftar BIMTEK KEUANGAN diantaranya :

  1. Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2020
  2. Sosialisasi Penatausahaan keuangan Daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan
  3. Pengelolaan keuangan Daerah dengan Aplikasi SIMDA Keuangan
  4. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  5. Perencanaan, Penatausahaan, Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. Penyusunan PRA RKA APBD dan Keterkaitanya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan menggunakan SIPTL (sistem pemantauan tindak lanjut)
  8. Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  9. Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019
  10. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
  11. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
  12. Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
  13. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  14. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021
  15. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual
  16. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
  17. Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Koperasi Serta Analisa Laporan Keuangan Koperasi.
  18. Bimek/Diklat Permendagri 123 Tahun 2018 Tentang Hibah Bansos Yang Bersumber Dari APBD.
  19. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD.
  20. Penyiapan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  21. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  22. Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  23. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  24. Pemberian Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Di Bidang Perbendaharaan Negara.
  25. Verifikasi Dan Akuntansi Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan (App).
  26. Pelaksanaan Akuntansi Pusat Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
  27. Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara; Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal.
  28. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi.
  29. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
  30. Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penysunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
  31. Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual
  32. Transformasi Proses Penyusunan APBD Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
  33. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya.
  34. Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung.
  35. Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai.
  36. Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian.
  37. Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
  38. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
  39. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014
  40. Tata cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah.
  41. Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah.
  42. Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost.
  43. Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ).
  44. Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional.
  45. Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA.
  46. Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014.
  47. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) .
  48. Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD.
  49. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017.
  50. Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya.
  51. Analisa Standar Biaya Umum Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
  52. Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA.
  53. Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI.
  54. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  55. Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan.
  56. Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
  57. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
  58. Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014
  59. Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
  60. Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD.
  61. Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD.
  62. Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013.
  63. Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku.
  64. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
  65. Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual.
  66. Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007.
  67. Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran.
  68. Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2013.
  69. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
  70. Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD
  71. Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD
  72. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP
  73. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019
  74. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa
  75. Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran
  76. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
  77. Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD
  78. Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah
  79. Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.
  80. Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  81. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( PP No. 10 Tahun 2011 )
  82. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017
  83. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011)
  84. Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Informasi bagi calon peserta :

INFORMASI 
  • Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  • Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  • Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  • Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  • Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  • Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  • Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  • Pelatihan Selama 2 Hari;
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  • Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  • Tas Eksklusif; dan
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 081390880548
WhatsApp : 082112366662; 081390880548
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD

Bimtek lainnya
Jadwal Bimtek Aset Daerah / BMD
Info Bimtek Nasional Kepegawaian
Jadwal Materi Bimtek Nasional Pajak

Jadwal Materi Bimtek Nasional Pajak

April 26, 2020 0
Jadwal Materi Bimtek Nasional Pajak - Lediknas

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintahan Daerah guna mendukung kebijakan Regulasi Pemerintah Pusat, kami LEMBAGA LEDIKNAS menyelenggarakan dan bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Bimtek Pajak atau Bimtek Perpajakan, berikut kami informasikan Jadwal Bimtek Nasional Pajak dan Materi Judul Diklat Perpajakan serta biaya pelaksanaan kegiatan Bimtek Pajak Materi Perpajakan sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara(i)

Materi Bimtek Pajak Daerah / Perpajakan diantaranya :

  1. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD dan Teknis Penyusunan Model Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Pemerintah Daerah diBidang Pendapatan Daerah
  2. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengalihan PBB-P2 Dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah
  3. Optimalisasi Pemungutan dan Penggalian Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
  4. Administrasi Perpajakan Instansi Pemerintah Daerah
  5. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
  6. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan PP No. 55/2016 Serta Permendagri No. 105/2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
  7. Pemeriksaan Pajak Daerah
Informasi bagi calon peserta :
INFORMASI

  1. Surat Undangan Bimtek, Sub Materi dan Jadwal dikirim setelah melakukan konfirmasi di kontak kami;
  2. Calon Peserta dapat menentukan 1 Judul yang akan diikuti atau Calon Peserta juga dapat memilih lebih dari 1 judul (Materi Bidang Lainnya) untuk digabungkan;
  3. Surat undangan Bimtek dapat kami Fax/Pos/Email/WhatsApp;
  4. Bagi peserta rombongan sebanyak 8 orang dapat menentukan/ menyesuaikan materi bimtek, tanggal dan lokasi;
  5. Pendaftaran selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
KONTRIBUSI SETIAP PESERTA :
Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan sebesar :
  1. Rp. 4.500.000,- sudah termasuk akomodasi penginapan hotel;
  2. Rp. 3.000.000,- tidak termasuk akomodasi penginapan hotel;
Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:
  1. Akomodasi hotel 4 Hari 3 Malam twin share (bagi peserta menginap);
  2. Pelatihan Selama 2 Hari;
  3. Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) Serta Dinner 3x selama kegiatan (bagi peserta menginap);
  4. Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Notebook, kartu peserta dan Makalah Serta SERTIFIKAT BIMTEK dari LEDIKNAS;
  5. Softcopy Materi Berupa Flashdisk/VCD;
  6. Tas Eksklusif; dan
  7. Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group Minimal 6 orang (bagi peserta menginap).
Kontak layanan peserta :
Call-sms : 082112366662; 0811180721
WhatsApp : 082112366662; 0811180721
Email : lediknas@gmail.com
calon peserta juga dapat mendaftar dengan mengisi FORMULIR ISIAN DOWNLOAD